Visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indoneisa yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Salah satu strategi yang akan ditempuh adalah mengedepankan kolaborasi dengan berbagai unsur dalam negeri, diantara unsur kolaborasi tersebut adalah Institusi Pemerintahan dan Institusi Pendidikan.
Pada 1 November 2023 FHUP berkomitmen untuk mengambil peran dalam mewujudkan visi dan misi negara tersebut melalui kerja sama yang dinyatakan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan Biro Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Rangka Peningkatan Kapasistas Perencanaan Pembangunan Nasional di Bidang Hukum. Ruang Lingkup dalam perjanjian tersebut mencakup kegiatan : (1) Penyelenggaraan pelatihan, lokakarya, dan/atau seminar kolaboratif; (2) Partisipasi pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); (3) Perkuliahan dosen tamu; (4) Riset kolaboratif tentang aspek hukum di bidang perencanaan pembangunan nasional; (5) Kajian kebijakan, konsultasi, dan/atau pendamping kegiatan; (6) kegiatan lain yang bermafaat bagi pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. selaku Dekan FHUP dan RR. Rita Erawati, S.H., LL.M. selaku Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas di Ruang Seminar BSM, Gedung Kementerian PPN/Bappenas. Acara seremonial penandatanganan dihadiri oleh Plt. Sektretaris Kemeneterian PPN/Bappenas, para pejabat Kementerian PPN/Bappenas, Wakil Dekan Bidang Pendidikan FHUP, Ketua Program Studi S1 FHUP, Kepala Satuan Jaminan Mutu FHUP, dan Ketua Carrer Empowerment Programme FHUP.
Perjanjian Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Universitas Pancasila tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 11 Agustus 2023 lalu.
Dengan adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama, Kementerian PPN/Bappenas dan Universitas Pancasila, Khususnya Fakultas Hukum, berkomitmen dalam mempersiapkan pembangunan nasional sebagai Indonesia Emas 2045.