Untuk meningkatkan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan, pada awal tahun 2020 Kemendikbud RI memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)”.
Kebijakan tersebut juga berpengaruh terhadap kurikulum yang diterapkan oleh para Perguruan Tinggi Indonesia juga Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP). Sebagainana yang tercantum dalam SN-Dikti dan Permendikbud RI Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan, Pemutakhiran kurikulum menjadi hal yang penting sehingga harus dilakukan secara berkala.
Pemutakhiran kurikulum ini merupakan kegiatan strategis yang menjadi salah satu unsur pendukung dalam melengkapi dokumen borang untuk kebutuhan reakreditasi bagi seluruh Program Studi (Prodi) yang ada di lingkungan FHUP, antara lain Prodi Sarjana Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Doktor Ilmu Hukum, serta diharapkan juga FHUP bisa mendapatkan pengakuan sebagai Fakultas Hukum yang ternama di mata nasional maupun internasional.
Pada 18 Februari 2024, Fakultas Hukum Universitas Pancasila melakukan pemutakhiran kurikulum dengan beberapa mitra kerjasama Perguruan Tinggi internasional dan nasional melalui kegiatan sharing session di The Margo Hotel Depok yang dipimpin oleh Dekan FHUP dan jajaran. Kemudian, mitra yang terlibat dalam kegiatan sharing session ini yaitu Universiti Malaya, Malaysia, dan Universitas Diponegoro Semarang
Kegiatan sharing session pemutakhiran kurikulum ini juga merupakan bentuk pelaksanaan dari Standar Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) 6, yaitu program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia dalam kurikulum magang dan penyerapan lulusan.
